Hutan Penelitian

 

Balai Penilian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu mengelola dua Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Penelitian yaitu KHDTK Rarung dan KHDTK Nusa Penida.

1. Pendahuluan

Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk hutan penelitian Rarung dan Nusa Penida merupakan dua KHDTK yang berada dalam lingkup kelola Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (BPPTHHBK). KHDTK Rarung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4762/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016. Kawasan ini mempunyai luas 325,868 ha dan terletak di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sementara itu, KHDTK Nusa Penida ditunjuk dan ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.3459/Menhut-II/2005 tanggal 13 Desember 2005 dengan luas 157,70 ha. KHDTK Nusapenida terletak di Kecamatan Suana, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. Peta KHDTK Rarung disajikan pada Gambar 1, sedangkan KHDTK Nusa Penida Gambar 2.






KHDTK Rarung dan KHDTK Nusapenida mempunyai fungsi pokok kawasan sebagai hutan lindung. Adapun dalam fungsinya sebagai hutan penelitian, sesuai dengan core research (fokus penelitian) Balai, pengelolaan kedua KHDTK tersebut diarahkan untuk tujuan pengumpulan data dasar/koleksi jenis, uji coba, demonstration plot dan pilot project pengembangan model (mencakup aspek teknis, ekonomis dan sosial). Hal tersebut sesuai dengan arahan Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor: SK.166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan KHDTK Lingkup Badan Litbang Kehutanan untuk periode 2005 - 2015.
Pengelolaan KHDTK Rarung dan KHDTK Nusapenida dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu:

  • Asas Pendelegasian. Kebijakan pengelolaan KHDTK ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang, sedangkan juklak dan juknis didelegasikan di tingkat Pusat Litbang/UPT.
  • Asas Perbantuan. Pengelolaan KHDTK khususnya pengamanan didelegasikan kepada Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan atau Administratur Perhutani selaku pemangku wilayah setempat.
  • Asas Kolaborasi dan Kemitraan. Badan litbang kehutanan dapat bekerjasama melakukan kolaborasi dan atau kemitraan dengan para pihak (BUMN/D/S, Koperasi, Pemda, Perguruan Tinggi, masyarakat)
  • Asas Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi. Pengelolaan KHDTK yang berdaya guna dan berhasil guna perlu kebijakan dan program penelitian yang jelas dan komprehensif, serta perlu dijalin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja terkait.
  • Asas Manfaat dan lestari. Hasil pengelolaan KHDTK yang berupa finansial dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengelolaan KHDTK secara mandiri baik penelitian maupun non penelitian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

 Sementara itu, dalam praktek pengelolaannya, mengacu kepada strategi pengelolaan KHDTK lingkup Badan Litbang Kehutanan yang didasarkan pada 2 kekuatan pendorong, yaitu konsistensi pengelola dan perilaku masyarakat di dalam/sekitar KHDTK, maka strategi pengelolaan KHDTK perlu dirumuskan, sebagai berikut:

  • Ketika masyarakat konstruktif maka dirumuskan strategi, yaitu: a. Peningkatan partnership dan kolaborasi; b. pemantapan kawasan; dan c. keberlanjutan.
  • Ketika masyarakat destruktif, maka dirumuskan strategi, yaitu: a. Pemantapan kawasan; b. pemberdayaan masyarakat; dan c. penyelamatan dan stabilisasi.

Mengacu pada dua kekuatan pendorong di atas, beberapa kondisi pengelolaan di KHDTK Rarung dan KHDTK Nusapenida dapat diuraikan, sebagai berikut:

  • Dari sisi konsistensi pengelolaan. Pengukuhan kawasan hutan yang belum selesai di KHDTK Rarung perlu diseleaikan. Sementara itu, pengelolaan yang belum dilakukan secara intensif baik di KHDTK Rarung maupun KHDTK Nusapenida, baik karena masih lemahnya kapasitas pengelolaan maupun karena belum konsistennya pelaksanaan setiap kegiatan pengelolaan perlu ditangani/dibenahi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak bisa terbangunnya kawasan hutan yang mapan, sedangkan sumberdaya hutan di dalamnya belum bisa dikelola/ditangani secara baik.
  • Dari sisi perilaku masyarakat di dalam/sekitar KHDTK. Tantangan pengelolaan di KHDTK Rarung dicirikan oleh adanya penggarapan lahan oleh masyarakat di seluruh kawasan, adanya aktifitas masyarakat yang mengganggu kegiatan pengelolaan berupa pembakaran lahan, pencurian kayu dan perusakan tanaman serta aset pengelolaan, serta tingginya kerusakan hutan yang meningkatkan kerawanan longsor akibat penggarapan lahan yang tidak berkelanjutan. Sementara itu di KHDTK Nusapenida, aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan tidak ditemukan. Namun demikian, kondisi lingkungan yang secara alami ekstrim telah menghambat upaya-upaya rehabilitasi dan menyebabkan rendahnya nilai ekonomis maupun ekologis kawasan hutan bagi lingkungan/masyarakat sekitar merupakan tantangan pengelolaan yang perlu ditangani secara intensif.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong di atas, maka strategi pengelolaan kedua KHDTK dalam lingkup kelola BPTHHBK, diarahkan pada: (1). Untuk KHDTK Rarung, pengelolaan diarahkan pada upaya-upaya penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar KHDTK, dan penanganan daerah-daerah rawan longsor; (2). Untuk KHDTK Nusapenida, pengelolaan diarahkan pada pengembangan jenis-jenis serta teknik-teknik rehabilitasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomis kawasan dan produktivitas pertumbuhan tanaman kehutanan.

2.  Tujuan dan Sasaran
Pengelolaan KHDTK Rarung dan KHDTK Nusapenida ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap, terpelihara, serta termanfaatkan baik bagi peningkatan nilai ekonomis kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar KHDTK, maupun bagi mitigasi kerawanan bencana alam.

3. Luaran
Luaran kegiatan pengelolaan di KHDTK Rarung dan KHDTK Nusapenida yaitu Kawasan hutan yang mantap, terpelihara, serta termanfaatkan baik bagi peningkatan nilai ekonomis kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar KHDTK, serta bagi mitigasi kerawanan bencana alam.


 Buku

 Galery Foto & Video

 Link Terkait




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Jl. Dharma Bhakti, No. 7, PO-Box 1054, Ds. Langko, Kec. Lingsar,
Kab. Lombok Barat – NTB 83371, Telp. (0370) 6175552, Fax. (0370) 6175482