Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Berita Detail

dilihat 172x

Setiap ASN Wajib Laporkan Harta dan Kekayaannya


Responsive image


Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan melakukan pelaporan kekayaannya dengan mengisi data online di website resmi https://siharka.menpan.go.id.  Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah Di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) dari sisi kebijakan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permen LHK Nomor P.19/MenLHK-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dilaksanakan, baru 1 tahun terakhir (2017) peraturan ini disosialisasikan di seluruh UPT Kemen LHK di Pulau Jawa. Terang Bapak Ir. Abubakar Assegaf, M.Si saat menyampaikan materi pada acara Monitoring, Asistensi dan Verifikasi LHKASN di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, pada Rabu-kamis, 14-15 Maret 2017 kemarin.

 

 

 

 

 

Beliau menjelaskan pada seluruh pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil HUtan Bukan Kayu  bahwa LHKASN adalah laporan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh para ASN, dimana kita wajib melaporkan LHKASN ini kepada Inspektorat Jendral (Irjen). Sesuai amanat Permen LHK Nomor P.19/MenLHK-II/2015. Harta kekayaan tersebut merupakan seluruh kekayaan keluarga ASN berupa penghasilan tetap, dan tidak tetap, harta bergerak dan tidak bergerak serta piutang dan pengeluaran yang diakumulasikan selama setahun dan dilaporkan setiap tahun.Sebagai Kepala Bidang Umum pada Inspektorat Jenderal Kemen LHK Beliau mencermati sampai akhir tahun 2017 dari sekitar 17.000 pegawai Kemen LHK baru sekitar 2400 –an pegawai yang telah melapor dan  sekitar 5000 pegawai telah terdaftar pada aplikasi siharka.Lebih lanjut Abubakar memaparkan bahwa tujuan dari penyampaian LHKASN adalah 1) Penguatan Integritas Aparatur 2) Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 3) Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang, 4) Bentuk Transparansi Aparatur Sipil Negara, 5) Bagian Dari Upaya Reformasi Birokrasi (sebagai salah satu indikator penentu predikat kinerja Pegawai).

 “Berdasarkan P.19/MenLHK-II/2015 Pasal 23 Ayat 1 Wajib Lapor LHKASN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKASN dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tambah Abubakar. Pada sesi asistensi LHKASN melalui aplikasi siharka Hendro Priyono selaku ketua tim asistensi menjelaskan bahwa dengan mengisi LHKASN maka diharapkan dapat meningkatkan predikat kinerja Pegawai ditingkat Menpan RB sehingga tunjangan kinerja dapat meningkat dan lebih baik lagi. Penyampaian LHKASN dapat diakses melalui sistem informasi yang dapat diakes melalui https://siharka.menpan.go.id. Setiap pegawai akan mendapatkan username dan password untuk login di portal LHKASN tersebut,” ungkap Hendro.Target dari kegiatan ini adalah setiap ASN di Balai LItbang Teknologi HHBK dalam dua sampai tiga hari ke depan diharapkan dapat mendaftarkan diri dan melaporkan harta kekayaanya kepada Inspektorat jendral Men LHK melaui aplikasi siharka. (WD)

 

;

Galery Foto & Video

Video


Foto
Responsive image Responsive image




Link Terkait

Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image