Berita Detail
dilihat 115x
Kinerja Pengelolaan DAS di DAS Moyo, Warga NTB Pelru Tahu
Daerah Aliran Sungai (DAS) Moyo merupakan salah satu dari DAS prioritas yang perlu penanganan serius dengan berbagai permasalahan DAS Moyo yang menjadi isu pokok adalah ketergantungan penduduk terhadap lahan yang cukup tinggi sehingga berdampak pada tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, luasnya degradasi lahan dengan luasnya sebaran lahan kritis, pencemaran air sungai, kerusakan daerah tangkapan air dan perambahan. DAS Moyo berada di Pulau Sumbawa, terdapat 12 wilayah kecamatan yang bersinggungan langsung yaitu Sumbawa, Unter Iwes, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyu Hulu, Ropang, Lenangguar, Lantung, Lape, Lopok, Plampang dan Maronge.
Nur Ainun Jariyah Peneliti Litbang DAS telah melakukan riset di lokasi tersebut untuk mengukur kinerja pengelolaan DAS di DAS Moyo periode 2010-2016 berdasarkan aspek sosial ekonomi kelembagaan.
Pada pembahasannya disampaikan bawa tekanan penduduk di wilayah DAS Moyo masuk dalam kategori jelek, tedapat 8 kecamatan dengan tekanan penduduk baik, tetapi 4 kecamatan masuk dalam kriteria jelek. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena menunjukkan ahwa luas lahan yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk. Terutama pada Kecamatan Lape, Lopok, Plampang dan Maronge.
Ketergantungan masyarakat sekitar DAS terhadap lahan pertanian (Location Quotient) masuk kategori sedang, hanya 1 Kecamatan Sumbawa nilai LQ nya masuk dalam kategori baik yaitu 0,11. Fakta ini menggambarkan tingkat ketergantungan penduduk DAS Moyo dalam taraf sedang, berarti masyarakat sudah mengeksploitasi lahan dalam taraf wajar tidak dilakukan secara besar-besaran.
Namun yang perlu diwaspadai adalah tingkat tekanan penduduk berdasarkan nilai indeks ketersediaan lahan (IKL) masuk dalam kategori sangat tinggi. Dampaknya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian menjadi tinggi. Isu lainnya adalah luasnya degradasi lahan, yang di tunjukkan dengan luasnya sebaran lahan kritis di DAS Moyo yang mencapai15,28 % dari total luas DAS, dengan nilai indeks erosinya mencapai 6,58. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan penduduk buruk dilihat dari jumlah KK miskin dan KK total.
Melihat fakta tersebut yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan adalah tekanan penduduk yang tinggi, IKL sangat tinggi yang berarti ketersediaan lahan untuk pertanian kurang dan tingkat kesejahteraan penduduk yang buruk dilihat dari jumlah KK miskin yang tinggi.
