Month: September 2025

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, merespons kabar mengenai sejumlah oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) di area parkir Monumen Nasional (Monas). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk menertibkan mereka guna memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Pungli di Monas Jadi Sorotan

Kasus pungli di area parkir Monas kembali menjadi perbincangan setelah beberapa pengunjung melaporkan adanya permintaan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa warga mengunggah pengalaman mereka di media sosial, mengungkapkan bahwa mereka dimintai tarif parkir yang lebih tinggi dari tarif resmi. Kejadian ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Wagub Rano Tanggapi Isu Pungli di Parkiran Monas: Ajak Oknum Preman Jadi PPSU

Rano Karno menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi praktik pungli yang merugikan masyarakat. Ia meminta aparat setempat untuk segera bertindak dan menertibkan para oknum yang terlibat dalam pungutan liar tersebut.

Solusi yang Ditawarkan: Ajakan Menjadi PPSU

Alih-alih hanya menindak, Rano Karno juga menawarkan solusi kepada para oknum yang kedapatan melakukan pungli. Ia mengajak mereka untuk bergabung menjadi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Menurutnya, dengan pekerjaan yang lebih terstruktur dan sah, para oknum preman tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak dibandingkan dari praktik pungli yang merugikan masyarakat.

“Kita ingin memberikan solusi, bukan hanya sekadar menindak. Daripada mereka terus melakukan hal yang merugikan masyarakat, lebih baik kita arahkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat. PPSU adalah salah satu pilihan,” ujar Rano.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas kecil yang sering terjadi di ruang publik.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam Menangani Pungli

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama berupaya memberantas pungli, terutama di tempat-tempat umum seperti Monas, yang menjadi ikon ibu kota dan tujuan wisata utama. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain:

Peningkatan pengawasan di area publik

Menempatkan petugas lebih banyak di titik-titik rawan pungli.

Memasang kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi pelaku.

Penindakan tegas terhadap pelaku pungli

Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum yang melakukan pungli.

Menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada oknum yang tidak berwenang.

Mengajak masyarakat untuk melaporkan kejadian pungli melalui layanan pengaduan yang tersedia.

Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Ini

Sejumlah warga menyambut baik langkah yang diambil oleh pemerintah. Mereka berharap tindakan ini dapat benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku pungli. Namun, ada juga yang merasa skeptis dan berharap agar pengawasan di lapangan terus ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

“Saya setuju kalau mereka diarahkan ke pekerjaan yang lebih baik, tapi tetap harus ada pengawasan ketat. Jangan sampai mereka kembali lagi ke praktik lama,” ujar seorang warga yang sering berkunjung ke Monas.

Sementara itu, ada juga yang menyoroti perlunya transparansi dalam rekrutmen PPSU agar tidak dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi.

Kesimpulan

Pungli di area parkir Monas menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, tidak hanya berkomitmen untuk menertibkan oknum yang melakukan pungli, tetapi juga memberikan solusi dengan menawarkan pekerjaan yang lebih layak melalui program PPSU. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kasus pungli sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka yang selama ini bergantung pada praktik ilegal.

Dengan adanya langkah tegas dan pendekatan solutif ini, diharapkan area publik seperti Monas bisa menjadi tempat yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Pemprov DKI juga mengajak seluruh warga untuk turut berperan dalam melaporkan praktik pungli agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.